Pemkot Jakut Rencanakan Kerjasama Pelayanan dan Pengawasan Angkutan Bongkar Muat Peti Kemas

Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakut) bersama PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dan Ditjen Bea dan Cukai sedang menggagas rencana kerjasama pelayanan, pengawasan, dan penataan antrean angkutan bongkar muat peti kemas pelabuhan dan zona serta arus moda transportasi angkutan di wilayah Jakut yang terintegrasi.

Pemkot Jakut sedang merencanakan kerjasama dengan PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Ditjen Bea dan Cukai, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), serta asosiasi penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan Tanjung Priok seperti Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Organda/Angsuspel, dan Klub Logindo.

Pembahasan Rencana Kerjasama

Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri, Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan, serta Ketua Umum DPP ASDEKI Mustafa Kamal Hamka mengakui telah adanya pembahasan rencana tersebut. Namun, kesepakatan belum tercapai karena belum melibatkan semua stakeholders atau asosiasi terkait.

Alasan Penataan Kegiatan Transportasi di Jakut

Berdasarkan dokumen rencana penataan kegiatan transportasi, depo, dan bongkar muat logistik di wilayah Jakut, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan:

• Tingginya tingkat kemacetan di wilayah Jakarta Utara akibat volume truk angkutan bongkar muat peti kemas yang padat dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok, Marunda, serta depo sekitar pelabuhan.
• Keberadaan depo peti kemas yang belum tertata baik dari segi jumlah maupun lokasi yang tersebar di sekitar pelabuhan.
• Maraknya area parkir truk dan alat berat yang menunggu masuk ke pelabuhan atau depo di sekitar pelabuhan yang belum tertata dengan baik.
• Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk angkutan bongkar muat peti kemas di wilayah Jakut.

Tujuan Penataan Transportasi di Jakut

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penataan terhadap buffer area, depo peti kemas, dan pool truk di wilayah Jakut. Selain itu, diperlukan penataan untuk menciptakan arus moda transportasi angkutan yang terintegrasi di wilayah Jakut. Sinergi juga perlu dilakukan untuk mengatasi kemacetan, meningkatkan keselamatan lalu lintas masyarakat, serta mengatur depo penumpukan peti kemas dan pool truk trailer sesuai dengan zona dan spesifikasi jalan.