Kepala Staf Angkatan Darat Merespons Pernyataan Mahfud MD tentang Pertambangan Ilegal

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan Calon Wakil Presiden RI nomor urut 2 MAhfud MD yang menyebut ada aparat dan pejabat menjadi beking pertambangan ilegal.

Jenderal Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, kata dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga dia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud. “Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Jenderal Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1). “Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” tambah jenderal bintang empat, itu.

TNI AD Menegaskan Tidak Mendukung Pertambangan Ilegal

Maruli mengatakan bahwa TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Dia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

Contoh:

• Prajurit TNI AD selalu menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku.
• TNI AD tidak akan mendukung atau terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit jugalah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. Kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” katanya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu, menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung Maruli.

TNI AD Mendorong Pelaporan Terkait Indikasi Prajurit yang Terlibat Pertambangan Ilegal

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, dia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

Contoh:

• Jika ada indikasi prajurit TNI AD yang terlibat dalam pertambangan ilegal, masyarakat diharapkan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang.
• Kewenangan terkait legalitas pertambangan berada di tangan kementerian yang berwenang.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya, kan, dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Akan tetapi, kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Sanksi Bagi Prajurit yang Terlibat Pertambangan Ilegal

Lebih lanjut mantan Pangkostrad itu mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

Contoh:

• Prajurit TNI AD yang terlibat dalam pertambangan ilegal akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Sanksi terhadap prajurit yang melanggar hukum merupakan bagian dari penegakan disiplin di TNI AD.