Kementerian Perhubungan Pastikan Kebijakan Zero ODOL Berlaku Tahun Ini

Pada tahun ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan kebijakan pelarangan truk sarat muatan atau over dimension over loading (ODOL) secara bertahap. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, setelah Rapat Kerja DPR RI dengan Menteri Perhubungan di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, pada Rabu (18/1/2023). Meskipun demikian, pemberlakuan kebijakan ini tidak dilaksanakan secara menyeluruh, melainkan akan diterapkan secara bertahap.

Pendapat Apindo mengenai Kebijakan Zero ODOL

Pada awalnya, Kemenhub menargetkan pemberlakuan kebijakan Zero ODOL pada bulan Januari 2023. Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan penolakan dan menyarankan agar kebijakan ini ditunda hingga tahun 2025. Menurut Anggota Komite Kebijakan Publik Apindo, Rachmat Hidayat, bulan Januari 2023 bukan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan ini karena banyak sektor usaha yang belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Rachmat mengungkapkan bahwa harga BBM nonsubsidi yang digunakan oleh truk bisa naik dua kali dalam sebulan. Oleh karena itu, Apindo memohon kepada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pelarangan truk ODOL pada Januari 2023. Apindo mengusulkan penundaan pemberlakuan kebijakan ini minimal selama dua tahun agar dapat melakukan persiapan yang lebih matang.

Upaya Kesiapan Dunia Usaha

Apindo tetap komitmen dalam mendorong dunia usaha untuk mempersiapkan diri sebelum pemberlakuan kebijakan Zero ODOL. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

• Penambahan armada
• Penyesuaian dimensi kendaraan
• Penambahan sumber daya manusia (SDM)

Dengan melakukan persiapan yang matang, diharapkan dunia usaha dapat mengatasi dampak dari kebijakan Zero ODOL yang akan berlaku selama dua tahun.