Kebijakan Sawit Harus Perhatikan Aspek Hulu-Hilir

Pentingnya Kebijakan Komprehensif dalam Tata Kelola Industri Sawit Nasional

Jakarta, Detik – Kebijakan tata kelola industri sawit nasional harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan aspek hulu hingga hilir. Sebab, industri sawit merupakan sebuah rantai pasok, pemberlakuan kebijakan dalam salah satu mata rantai akan berdampak ke rantai lainnya.

Bagian-bagian Industri Sawit yang Perlu Diperhatikan

Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto mengatakan, pelaku langsung industri sawit saja sedikitnya terbagi empat kelompok. Yakni,

• Penghasil buah (tandan buah segar/TBS) yang terdiri atas produsen/penyedia bibit, produsen/penyedia pupuk dan pestisida, pekebun petani/kelompok tani maupun perusahaan.
• Penghasil minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), penghasil bahan baku industri, dan penghasil barang konsumsi, ketiga ini berupa produsen bahan baku industri dan atau barang konsumsi, pengolah limbah, dan pelaku logistik.
• Di sisi lain, terdapat pelaku tidak langsung, seperti penyedia mesin, jasa perawatan, dan institusi riset.

Menurut Kacuk, kebijakan tata kelola industri sawit nasional jangan parsial, harus menyeluruh dari aspek hulu hingga hilir.

Minyak Goreng dan Kebijakan Parsial

Salah satu kebijakan parsial di industri sawit nasional adalah terkait minyak goreng (migor). Menurut Kacuk, ketika pemerintah menyetop ekspor minyak sawit dengan alasan menjaga suplai migor dalam negeri, yang terdampak justru petani sawit. Hal ini menimbulkan ongkos sosial yang mahal karena sulitnya mendapatkan kapal ekspor dengan biaya yang tinggi.

Kebijakan tersebut hanya mempertimbangkan pelaku migor, tapi melupakan para petani sawit yang juga berada dalam rantai pasok. Kebutuhan migor nasional hanya 2,5 juta ton setiap tahun dan hanya 16% yang dikonsumsi oleh kalangan berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan tata kelola industri sawit nasional harus memperhatikan aspek hulu-hilir sawit agar tidak mengorbankan petani.

Rumusan Kebijakan yang Memperhatikan Aspek Hulu-Hilir Sawit

Belajar dari pengalaman tersebut, perlu dirumuskan kebijakan tata kelola industri sawit nasional yang mempertimbangkan aspek hulu-hilir sawit. RSI siap menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perundangan yang mendukung pengusahaan perkelapasawitan nasional.

Tentang Rumah Sawit Indonesia (RSI)

RSI didirikan pada 23 Juni 2023 di Medan, Sumatra Utara, oleh 17 orang sebagai pribadi dan atau mewakili perusahaan yang semuanya merupakan pelaku sawit. RSI hadir untuk mewujudkan kondisi pengusahaan perkelapasawitan yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan melalui upaya kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Advertisement

Kesimpulan

Kebijakan tata kelola industri sawit nasional harus memperhatikan aspek hulu-hilir untuk menjaga keberlangsungan rantai pasok dan mencegah kerugian bagi para pelaku di dalamnya. Khususnya, kebijakan terkait minyak goreng perlu diperhatikan agar tidak mengorbankan petani sawit yang juga merupakan bagian penting dalam industri sawit.