Bahas Zero ODOL, Kemenhub Akan Undang Kemenperin dan Apindo Pekan Depan

Pada tanggal 7 Februari mendatang, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mengundang beberapa instansi dan asosiasi untuk membahas pemberlakuan kebijakan pelarangan truk sarat muatan atau over dimension over loading (ODOL) di Indonesia. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno, menyatakan bahwa pihaknya akan mengundang Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) untuk berdiskusi terkait pemberlakuan zero ODOL.
“Kami akan bicara dengan beberapa pihak ini, sampai saat ini yang belum sepakat terkait zero ODOL ini adalah Kemenperin dan Apindo. Kami ingin mengetahui perspektif mereka dan apa saja hal yang perlu diperhatikan terkait zero ODOL dari pihak – pihak tersebut,” jelas Hendro.

Diskusi Antarinstansi untuk Kelancaran Pemberlakuan Zero ODOL

Hendro menjelaskan bahwa diskusi antarinstansi pemerintah dan asosiasi terkait sangat diperlukan untuk memastikan pemberlakuan zero ODOL berjalan lancar dan optimal. Kebijakan tersebut tidak hanya dapat dibebankan pada Kementerian Perhubungan karena dampaknya yang akan dirasakan oleh berbagai sektor. Sebagai langkah awal, Ditjen Perhubungan Darat telah melakukan focus group discussion (FGD) dengan sejumlah pakar, akademisi, pengamat transportasi, pengamat kebijakan publik, dan lainnya. FGD ini bertujuan untuk merancang peta jalan (roadmap) menuju pemberlakuan zero ODOL yang komprehensif.

Rencana Pemberlakuan Zero ODOL Tahun 2023 Ditentang oleh Apindo

Rachmat Hidayat, anggota Komite Kebijakan Publik Apindo, menilai bahwa Januari 2023 bukan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan zero ODOL. Menurutnya, banyak sektor usaha yang belum pulih dari pandemi dan terdapat faktor kenaikan harga BBM yang perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh, harga solar nonsubsidi yang digunakan untuk truk dapat naik dua kali dalam sebulan. Oleh karena itu, Apindo memohon kepada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pelarangan truk ODOL pada Januari 2023. Apindo mengusulkan agar kebijakan ini ditunda minimal dua tahun agar dunia usaha dapat melakukan persiapan yang memadai.

Meskipun demikian, Apindo akan mendorong kesiapan dunia usaha sebelum kebijakan zero ODOL berlaku selama dua tahun tersebut. Upaya yang akan dilakukan meliputi penambahan armada, penyesuaian dimensi kendaraan, dan penambahan SDM.

Sumber: Detik Logistik