Tata Kelola Transportasi Laut dan Logistik Membutuhkan Pembenahan

Digitalisasi Layanan sebagai Solusi

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan bahwa tata kelola sektor transportasi laut dan logistik membutuhkan pembenahan, terutama dalam simplifikasi tatanan birokrasi, aturan, serta efisiensi proses bisnis logistik melalui digitalisasi layanan. Menurutnya, penerapan digitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan usahanya.

Sederhanakan Sistem dan Konsistensi dalam Digitalisasi

Menhub Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya menyederhanakan sistem dan menjaga konsistensi dalam digitalisasi layanan. Ia mengusulkan agar semua direktorat membuat satu sistem yang konsisten, sehingga digitalisasi tidak menjadi rumit dan membingungkan. Menhub juga mengusulkan pembuatan layar di Kementerian Perhubungan yang memudahkan orang untuk melihat cara pengurusan tol laut dan perizinan dengan baik.

Tantangan dalam Pembangunan Sektor Transportasi Laut

Pembangunan sektor transportasi laut di Indonesia memiliki tantangan yang besar. Salah satunya adalah pembenahan tata kelola sektor logistik. Selain itu, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi.

Optimalisasi PNBP dan Peningkatan Kualitas Layanan

Menhub Budi Karya Sumadi menyoroti pentingnya optimalisasi PNBP tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari segi kualitas jenis tarif dan layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2023, realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut mencapai 112,83% atau Rp 4,9T dari target APBN sebesar Rp 4,4T. Menhub meminta seluruh satuan kerja untuk meningkatkan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan PNBP serta potensi yang belum terpungut guna meningkatkan pendapatan negara.

Peningkatan Kompetensi SDM di Sektor Transportasi Laut

Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa Ditjen Perhubungan Laut telah menjalankan program-program strategis dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 13.281 orang. Namun, perlu dilakukan pemerataan peningkatan kompetensi bagi SDM di kantor pusat maupun UPT. Saat ini, penyebaran SDM dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan belum merata, terutama pada UPT-UPT di wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, diperlukan prioritas dalam program pengembangan SDM melalui program diklat teknis dan manajerial secara daring dan luring.

Advertisement