GINSI Menyoroti Privilege Impor Produk Tekstil yang Diberikan Pemerintah

Pendahuluan

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyoroti bentuk privilege yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan kepada AEO dan MITA terkait impor produk tekstil dan turunannya (TPT). GINSI menganggap bahwa keistimewaan ini berpotensi mengganggu kelangsungan industri dalam negeri.

Privilege bagi Importir Produsen

Privilege importasi komoditas tekstil oleh pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No: 36 Tahun 2023. Dalam regulasi ini, terdapat pengecualian atau persetujuan impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS) impor TPT yang dilakukan oleh importir API-P yang telah mendapatkan surat keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai Authorized Economic Operator (AEO) dan atau penetapan sebagai mitra utama (MITA) kepabeanan dengan status aktif.

Potensi Dampak Terhadap Industri Dalam Negeri

GINSI menyatakan bahwa privilege yang diberikan kepada importir produsen tersebut dapat mengganggu kelangsungan industri dalam negeri. Privilege ini menyebabkan aturan larangan pembatasan (lartas) importasi yang diberlakukan oleh Bea dan Cukai tidak lagi diperlukan. Padahal, aturan lartas bertujuan untuk mengendalikan jumlah barang yang masuk dan keluar Indonesia demi menjaga industri dalam negeri.

Importir yang mendapatkan status mitra prioritas (MITA) dari Bea dan Cukai seharusnya hanya diberikan prioritas layanan yang berhubungan dengan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu. Tidak seharusnya lintas kementerian memberikan prioritas yang sama sehingga terjadi tumpang tindih aturan. Oleh karena itu, GINSI menekankan perlunya pengkajian ulang terhadap privilege terhadap importir produsen terkait pengecualian pemberitahuan impor dan Laporan Surveyor terhadap produk TPT demi menjaga keberlangsungan industri dalam negeri.

Data Impor Barang November 2023

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor Indonesia pada November 2023 mencapai US$19,59 miliar, naik 4,89% dibandingkan Oktober 2023 atau naik 3,29% dibandingkan November 2022.

• Impor migas pada November 2023 senilai US$3,49 miliar, naik 8,79% dibandingkan Oktober 2023 dan naik 24,41% dibandingkan November 2022.
• Impor nonmigas pada November 2023 senilai US$16,10 miliar, naik 4,08% dibandingkan Oktober 2023 dan turun 0,37% dibandingkan November 2022.

Peningkatan dan Penurunan Impor Nonmigas

Peningkatan impor barang nonmigas terbesar pada November 2023 dibandingkan Oktober 2023 adalah besi dan baja senilai US$138,7 juta (16,34%). Sementara itu, penurunan terbesar terjadi pada logam mulia dan perhiasan/permata sebesar US$162,1 juta (54,11%).

Negara Pemasok Impor Nonmigas

Berdasarkan data BPS, terdapat tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–November 2023, yaitu:

Advertisement

• Tiongkok sebesar US$56,74 miliar (33,31%)
• Jepang sebesar US$15,20 miliar (8,92%)
• Thailand sebesar US$9,36 miliar (5,50%)

Selain itu, impor nonmigas dari ASEAN sebesar US$28,43 miliar (16,69%) dan Uni Eropa sebesar US$12,98 miliar (7,62%).

Golongan Penggunaan Barang Impor

Nilai impor Januari–November 2023 mengalami peningkatan pada golongan barang modal sebesar US$3.188,7 juta (9,74%) dan barang konsumsi sebesar US$1.471,0 juta (8,16%). Sementara itu, impor bahan baku/penolong mengalami penurunan sebesar US$19.464,7 juta (11,67%).

Kesimpulan

GINSI menyoroti bentuk privilege yang diberikan pemerintah kepada importir produsen atau pemegang API-P terkait impor produk tekstil dan turunannya. Privilege ini berpotensi mengganggu kelangsungan industri dalam negeri dan mengurangi efektivitas aturan larangan pembatasan importasi. Oleh karena itu, perlunya pengkajian ulang terhadap privilege ini demi menjaga keberlangsungan industri dalam negeri.