Edukasi Mengenai Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Layanan Logistik

Pentingnya Edukasi Mengenai Layanan Logistik Halal

Edukasi mengenai kewajiban atau comply terhadap sertifikasi layanan halal pada kegiatan logistik komoditi makanan dan minuman (pangan) perlu dilakukan secara masif atau terus menerus. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir mispersepsi karena kurangnya informasi mengenai layanan ‘halal logistik’ serta menyangkut kendala budget yang kerap kali dipertanyakan pelaku usaha logistik untuk mematuhi kewajiban yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Komitmen Asosiasi Halal Logistik Indonesia (AHLI)

Ketua Umum Asosiasi Halal Logistik Indonesia (AHLI), Rizki Eri Utomo, menyatakan bahwa edukasi mengenai layanan logistik halal perlu dilakukan secara konsisten. Dengan dukungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), AHLI akan terus melakukan sosialisasi mengenai kewajiban ‘Halal Logistik’ tersebut. AHLI yang beranggotakan unsur pengusaha, pelaku logistik, dosen, dan konsultan juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengakselerasi implementasi layanan logistik halal.

Komitmen Bersama untuk Percepatan Layanan Logistik Halal

Rizki Eri Utomo menekankan bahwa tanpa komitmen bersama, proses halal logistik akan berjalan sangat lambat. Saat ini, belum ada data resmi mengenai jumlah perusahaan yang sudah comply dengan beleid ‘Halal Logistik’ sesuai UU No 33/2014. Oleh karena itu, AHLI akan melakukan road show ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengedukasi pentingnya layanan logistik halal dalam komoditi pangan.

Kewajiban Sertifikasi Halal pada Kegiatan Jasa Logistik

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) menegaskan bahwa kegiatan jasa logistik yang berhubungan dengan komoditi makanan dan minuman (pangan) wajib tersertifikasi halal mulai Oktober 2024. Direktur Utama LPPOM-MUI, Muti Arintawati, menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman, tetapi juga pada bahan baku, bahan penolong, dan kemasan yang kontak langsung dengan makanan tersebut. Jasa logistik yang mendistribusikan bahan pangan juga harus tersertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk yang dikirim tidak dicampuradukkan dengan bahan non-halal.

Jasa logistik termasuk dalam kategori yang wajib melakukan sertifikasi halal karena menjadi bagian dari rantai pasok suatu barang. Kewajiban ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).