RUU Pelayaran Harus Berdampak Positif Bagi Pelaku Usaha Logistik

Pengantar

Resmi sudah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi usul inisiatif DPR setelah disahkan dalam rapat paripurna. Keberadaan RUU Pelayaran setidaknya menjadi harapan agar aturan baru itu nantinya dapat mendorong transformasi bagi sistem logistik nasional. Dengan demikian dapat berdampak positif bagi pelaku usaha logistik.

Transformasi Sistem Logistik Nasional

Bagi pelaku usaha logistik, transformasi sistem logistik nasional menjadi kunci penting bagi keberhasilan transformasi ekonomi nasional, terutama karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, meningkatkan efisiensi logistik maritim serta memacu potensi kelautan menjadi dasar pembangunan di masa mendatang.

Tantangan Persaingan Sektor Logistik

Penguatan sistem logistik nasional, termasuk efisiensi di dalamnya, mendesak dilakukan di tengah persaingan sektor logistik antar negara yang semakin ketat. Menurut data Bappenas, rasio biaya logistik nasional terhadap PDB masih mencapai 14,3 persen. Pemerintah menargetkan agar biaya logistik turun hingga 8 persen terhadap PDB pada tahun 2045. Komponen biaya logistik tersebut meliputi biaya transportasi, biaya pergudangan, biaya inventory, serta biaya administrasi.

Peran RUU Pelayaran

RUU Pelayaran diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja di setiap daerah, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan logistik secara nasional. Selain menekan biaya logistik, RUU Pelayaran juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia agar lebih efisien dan efektif.