Kemenkeu: Realisasi Belanja Negara Tembus Rp 2.769,6 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga
21 Desember 2023 mencapai Rp 2.769,6 triliun atau 88,3% dari pagu APBN yang
sebesar Rp 3.061,2 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas belanja
pemerintah pusat sebesar Rp 1.998,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar
Rp 771,4 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp
366,3 triliun atau 11,7% dari total pagu.

Belanja untuk Mendukung Persiapan Pemilihan Umum 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi belanja
pemerintah pusat tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung tahapan
persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hingga 2 Desember
2023, anggaran Pemilu telah terealisasi Rp 23,4 triliun atau 77% dari pagu
Rp 30,4 triliun.

Contoh: Realisasi Anggaran Melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang
dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp 20 triliun,
yang dimanfaatkan antara lain untuk:

• pembentukan Badan Ad hoc
• penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
• pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
• masa kampanye Pemilu
• pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik

Kunjungan Kerja Pemantauan Proses Pencairan Belanja APBN

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja pemantauan
terhadap kelancaran proses pencairan belanja APBN pada akhir tahun anggaran
2023 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di DKI
Jakarta, antara lain di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta
VI yang bertugas menangani pembayaran tagihan untuk Kementerian
Negara/Lembaga (K/L) strategis antara lain Sekretariat Negara, Kementerian
Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian
Dalam Negeri.

Selain itu, ada juga KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang melayani
penyaluran pembiayaan atas beban anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan
Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Terus jalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara KPPN dengan satuan
kerja, sehingga target-target yang ingin dicapai dalam mengelola anggaran
di akhir tahun ini dapat terwujud. Perlu diingat juga untuk tetap menjaga
tata kelola yang baik dalam melaksanakannya,” ucap Sri Mulyani dalam
keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (23/12/2023).

Tantangan dalam Pencairan Anggaran di Akhir Tahun

Pada tahun 2023, KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani alokasi daftar isian
pelaksanaan anggaran (DIPA) belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.721,62
triliun atau 78% dari seluruh belanja pemerintah pusat pada APBN.
Kelancaran proses pencairan anggaran pada akhir tahun, khususnya pada KPPN
di wilayah DKI Jakarta, merupakan hal yang krusial mengingat porsi anggaran
yang dibayarkan pada hari-hari terakhir tahun anggaran 2023 ini masih cukup
tinggi.

Advertisement

Pada bulan Desember ini, jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses
KPPN lingkup DKI Jakarta rata-rata sebanyak 1.700 SPM dengan puncaknya
mencapai 4.300 SPM per hari di salah satu KPPN.