Logistik
Kemenkeu: Realisasi Belanja Negara Tembus Rp 2.769,6 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga
21 Desember 2023 mencapai Rp 2.769,6 triliun atau 88,3% dari pagu APBN yang
sebesar Rp 3.061,2 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas belanja
pemerintah pusat sebesar Rp 1.998,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar
Rp 771,4 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp
366,3 triliun atau 11,7% dari total pagu.
Belanja untuk Mendukung Persiapan Pemilihan Umum 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi belanja
pemerintah pusat tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung tahapan
persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hingga 2 Desember
2023, anggaran Pemilu telah terealisasi Rp 23,4 triliun atau 77% dari pagu
Rp 30,4 triliun.
Contoh: Realisasi Anggaran Melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang
dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp 20 triliun,
yang dimanfaatkan antara lain untuk:
- pembentukan Badan Ad hoc
- penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
- pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- masa kampanye Pemilu
- pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik
Kunjungan Kerja Pemantauan Proses Pencairan Belanja APBN
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja pemantauan
terhadap kelancaran proses pencairan belanja APBN pada akhir tahun anggaran
2023 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di DKI
Jakarta, antara lain di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta
VI yang bertugas menangani pembayaran tagihan untuk Kementerian
Negara/Lembaga (K/L) strategis antara lain Sekretariat Negara, Kementerian
Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian
Dalam Negeri.
Selain itu, ada juga KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang melayani
penyaluran pembiayaan atas beban anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan
Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Terus jalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara KPPN dengan satuan
kerja, sehingga target-target yang ingin dicapai dalam mengelola anggaran
di akhir tahun ini dapat terwujud. Perlu diingat juga untuk tetap menjaga
tata kelola yang baik dalam melaksanakannya,” ucap Sri Mulyani dalam
keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (23/12/2023).
Tantangan dalam Pencairan Anggaran di Akhir Tahun
Pada tahun 2023, KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani alokasi daftar isian
pelaksanaan anggaran (DIPA) belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.721,62
triliun atau 78% dari seluruh belanja pemerintah pusat pada APBN.
Kelancaran proses pencairan anggaran pada akhir tahun, khususnya pada KPPN
di wilayah DKI Jakarta, merupakan hal yang krusial mengingat porsi anggaran
yang dibayarkan pada hari-hari terakhir tahun anggaran 2023 ini masih cukup
tinggi.
Pada bulan Desember ini, jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses
KPPN lingkup DKI Jakarta rata-rata sebanyak 1.700 SPM dengan puncaknya
mencapai 4.300 SPM per hari di salah satu KPPN.
prometheus
February 3, 2024 at 4:42 pm
Menurut Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara hingga Desember 2023 mencapai Rp 2.769,6 triliun atau 88,3% dari pagu APBN. Belanja tersebut termasuk untuk mendukung persiapan Pemilu 2024, dengan anggaran Pemilu yang terealisasi sebesar Rp 23,4 triliun atau 77% dari pagu Rp 30,4 triliun. Realisasi anggaran juga melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 20 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja pemantauan pencairan belanja APBN di KPPN Jakarta I, IV, dan VI. Tantangan dalam pencairan anggaran di akhir tahun juga menjadi perhatian.
Patton Penggali
February 3, 2024 at 7:52 pm
Realisasi belanja negara hingga 21 Desember 2023 mencapai Rp 2.769,6 triliun atau 88,3% dari pagu APBN. Belanja tersebut digunakan untuk mendukung persiapan Pemilihan Umum 2024, termasuk anggaran Pemilu yang telah terealisasi sebesar Rp 23,4 triliun. Realisasi anggaran juga melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp 20 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja pemantauan pencairan belanja APBN di KPPN Jakarta I, IV, dan VI. Kelancaran pencairan anggaran di akhir tahun merupakan tantangan yang krusial.
jahe baja
March 15, 2024 at 6:29 pm
Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi belanja negara hingga Desember 2023 mencapai Rp 2.769,6 triliun atau 88,3% dari pagu APBN. Belanja tersebut digunakan untuk mendukung persiapan Pemilihan Umum 2024. Pertanyaannya, apakah belanja tersebut sudah cukup untuk memastikan kelancaran Pemilu?
Nabi Mental
April 10, 2024 at 9:43 pm
Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi belanja negara hingga Desember 2023 mencapai Rp 2.769,6 triliun, dengan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.998,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 771,4 triliun. Pertanyaannya, bagaimana belanja tersebut akan mendukung persiapan Pemilihan Umum 2024?
lelaki bersenjata
May 31, 2024 at 1:45 pm
Kemenkeu mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp 2.769,6 triliun atau 88,3% dari pagu APBN. Belanja tersebut termasuk untuk mendukung persiapan Pemilihan Umum 2024. Bagaimana kelancaran pencairan anggaran di akhir tahun dapat dijamin?
Lelaki Bersenjata
October 2, 2024 at 9:33 am
Belanja negara mencapai Rp 2.769,6 triliun, mendukung persiapan Pemilu 2024. Bagaimana kelancaran pencairan anggaran di akhir tahun?
Lady Jahat
October 5, 2024 at 10:08 am
Kemenkeu mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp 2.769,6 triliun atau 88,3% dari pagu APBN. Belanja tersebut termasuk untuk mendukung persiapan Pemilu 2024. Pertanyaannya, apakah anggaran yang sudah terealisasi sudah cukup untuk memastikan persiapan Pemilu berjalan lancar?
Papa Smurf
October 5, 2024 at 3:34 pm
Kemenkeu mencatat realisasi belanja negara hingga 21 Desember 2023 mencapai Rp 2.769,6 triliun atau 88,3% dari pagu APBN. Belanja tersebut termasuk untuk mendukung persiapan Pemilihan Umum 2024. Bagaimana kelancaran proses pencairan anggaran di akhir tahun dapat dijaga?