Logistik
Realisasikan Ekonomi Biru, KKP Persiapkan Perangkat Regulasi
KKP Siapkan Perangkat Regulasi untuk Wujudkan Ekonomi Biru
Penguatan Kerangka Regulasi untuk Mendukung Kebijakan Ekonomi Biru
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memperkuat produk hukum untuk mendukung implementasi kebijakan prioritas berbasis ekonomi biru. KKP juga memastikan penguatan kerangka regulasi akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat dan stakeholder kelautan dan perikanan.
Dukungan Hukum dalam Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan sektor kelautan dan perikanan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan dukungan kerangka hukum yang memadai untuk mempertegas arah kebijakan yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru.
Partisipasi Stakeholder dalam Menyusun Regulasi
“Kami berharap adanya masukan, tanggapan, dan rumusan yang ideal dari para stakeholders KKP terhadap dukungan hukum yang tepat dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045,” kata Sekjen KKP dalam kegiatan forum hukum bertema ‘Dukungan Hukum dalam Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045’ di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/2).
Pentingnya Dukungan Hukum dalam Kebijakan Ekonomi Biru
Hal senada juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2008 yang menjadi narasumber dalam acara Forum Hukum 2024 mengatakan. Jimly menyampaikan bahwa dukungan hukum KKP terhadap kebijakan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru harus terus diperkuat untuk menopang efektifitas kebijakan menuju ekonomi secara berkelanjutan.
Penguatan Produk Hukum untuk Mendukung Ekonomi Biru
“Produk hukum baik itu regulasi, administrasi, kontrak, putusan pengadilan, konvensi internasional, dan aturan kebijakan harus terpadu, harmonis, dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Semua itu harus diperkuat untuk mendukung kebijakan ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Adipati Taffy
February 26, 2024 at 8:33 am
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) siapkan perangkat regulasi untuk mewujudkan ekonomi biru. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan stakeholder kelautan dan perikanan dalam mendukung regulasi ini?
Moonshine Digital
March 1, 2024 at 8:14 pm
KKP berupaya memperkuat produk hukum untuk mendukung kebijakan ekonomi biru. Mereka juga memastikan partisipasi masyarakat dan stakeholder kelautan dan perikanan dalam menyusun regulasi. Dukungan hukum yang memadai diperlukan untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana partisipasi masyarakat dan stakeholder dapat dijamin dalam proses pembuatan regulasi ini?
kue zenacake
May 17, 2024 at 1:11 am
KKP sedang mempersiapkan perangkat regulasi untuk mewujudkan ekonomi biru. Mereka ingin memastikan bahwa regulasi ini akan melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder kelautan dan perikanan. Dukungan hukum sangat penting dalam kebijakan ekonomi biru ini, dan perlu diperkuat agar kebijakan ini dapat berjalan efektif.
Tikus Terbang
August 19, 2024 at 11:26 pm
KKP sedang mempersiapkan perangkat regulasi untuk mewujudkan ekonomi biru. Mereka ingin memperkuat produk hukum dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder kelautan dan perikanan. Dukungan hukum sangat penting dalam kebijakan ekonomi biru agar dapat berkelanjutan. Para narasumber juga menekankan pentingnya penguatan produk hukum untuk mendukung ekonomi biru.
kopi abu
September 20, 2024 at 2:53 pm
KKP sedang mempersiapkan perangkat regulasi untuk mewujudkan ekonomi biru. Mereka ingin memastikan partisipasi masyarakat dan stakeholder kelautan dan perikanan dalam proses ini. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka melibatkan para stakeholders dalam menyusun regulasi tersebut?
Solitaire Dorothy
October 5, 2024 at 10:50 am
KKP siap memperkuat produk hukum untuk mendukung kebijakan ekonomi biru. Mereka juga mengharapkan partisipasi masyarakat dan stakeholder kelautan dan perikanan dalam menyusun regulasi. Dukungan hukum sangat penting dalam mewujudkan kebijakan ekonomi biru.
perjalanan kilat
October 5, 2024 at 12:04 pm
KKP siap mengeluarkan perangkat regulasi untuk mendukung ekonomi biru. Mereka juga menginginkan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam penyusunan regulasi tersebut. Pentingnya dukungan hukum dalam kebijakan ekonomi biru juga diungkapkan oleh narasumber dalam acara Forum Hukum 2024. Produk hukum harus terpadu dan tidak bertentangan dengan konstitusi.
Peluru
October 5, 2024 at 12:26 pm
KKP sedang mempersiapkan perangkat regulasi untuk mewujudkan ekonomi biru. Mereka ingin memastikan bahwa regulasi tersebut mempertimbangkan partisipasi masyarakat dan stakeholder kelautan dan perikanan. Dukungan hukum sangat penting dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru. KKP berharap adanya masukan dan tanggapan dari para stakeholder untuk mendukung kebijakan ini. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie juga menekankan pentingnya dukungan hukum dalam kebijakan ekonomi biru. Semua produk hukum harus terpadu dan tidak bertentangan dengan konstitusi.