GINSI Dukung Pengaturan Impor untuk Melindungi Produksi Dalam Negeri

Pengenalan

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendukung pemberlakuan pengaturan importasi untuk melindungi produksi dalam negeri dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri sebagaimana tertuang dalam Permendag No.36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Tujuan Kebijakan Impor

Kebijakan impor bertujuan untuk:

• Melindungi kepentingan nasional dengan menjaga dan mengamankan konsumen dalam negeri dari aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup dan Moral Bangsa (K3LM)
• Melindungi dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha
• Mendorong penggunaan produk dalam negeri

Implementasi Kebijakan Impor

Pemberlakuan kebijakan impor akan dilakukan pada 10 Maret 2024. Hal ini diharapkan dapat menertibkan arus barang dalam rangka mengamankan produk dalam negeri dari peredaran produk impor di pasar domestik yang semakin meningkat.

Dukungan GINSI

GINSI mendukung kebijakan impor sebagai instrumen strategis untuk menjaga kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Meskipun ada pihak yang menginginkan penundaan implementasi kebijakan, GINSI meyakini bahwa regulasi tersebut dapat menggairahkan kembali aktivitas importasi, terutama API-U yang sebelumnya stagnan karena ketidakpastian kebijakan.

Perubahan dalam Kebijakan Impor

Kementerian Perdagangan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.20 Tahun 2021 jo. Permendag No.25 Tahun 2022 dan menggantinya dengan Permendag No.36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Dalam peraturan tersebut, terdapat perubahan ketentuan Larangan dan Pembatasan (lartas) impor untuk beberapa komoditi, termasuk bahan baku plastik dan plastik hilir.

Bahan Baku Plastik

Konsumsi bahan baku plastik cenderung meningkat dan sebagian besar dapat dipenuhi dari dalam negeri melalui proyek perluasan. Namun, masih terjadi peningkatan impor bahan baku plastik dan film plastik, termasuk melalui praktek dumping.

Bea Masuk Anti Dumping

Pada tahun 2017, pemerintah memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Thailand dan Vietnam. Tarif BMAD yang dikenakan adalah 28,4% untuk produk BOPP dari Thailand (kecuali A.J Plast Publick Company Limited) dan 3,9% untuk produk BOPP dari Vietnam. Pajak tambahan bea masuk tersebut berlaku selama dua tahun sejak 30 Januari 2017.

Advertisement

Kepastian Hukum dalam Berusaha dan Investasi

GINSI meyakini bahwa Permendag No.36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor juga memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan investasi pengaturan impor produk plastik. Hal ini penting untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha mengenai regulasi yang harus mereka patuhi saat mengimpor dan/atau memproduksi produk plastik.

Jaga Keseimbangan Industri Dalam Negeri dan Impor

Salah satu bentuk kepastian hukum dalam berusaha dan investasi adalah menjaga keseimbangan antara daya saing industri dalam negeri dan laju impor agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat (unfair trade). Hal ini bertujuan untuk menjaga ekosistem perdagangan bahan baku plastik dan plastik hilir yang berkeadilan.