Pemerintah Tandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk Meningkatkan Pengawasan Transportasi Laut

Langkah Pemerintah dalam Optimalisasi Penerimaan Perpajakan

Pemerintah Indonesia ingin mengoptimalkan penerimaan perpajakan serta kepentingan pengawasan perpajakan para pelaku usaha di sektor transportasi laut. Untuk mencapai hal ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menandatangani perjanjian kerja sama tentang pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi.

Tujuan Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, serta pengawasan terhadap pegusaha yang menggunakan transportasi laut. Dalam pelaksanaannya, pertukaran data dan informasi seputar pengusaha transportasi laut dilakukan secara online dan host to host antara Kemenhub dan Kemenkeu.

Periode Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerja sama ini berlangsung selama 5 tahun sejak ditandatangani, yaitu dari tahun 2024 hingga 2029. Sebelumnya, perjanjian serupa juga telah dilakukan pada tahun 2019 dan berakhir pada tahun 2024.

Pentingnya Sistem AIS dalam Pengawasan Transportasi Laut

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, berharap Kementerian Keuangan dapat mendukung pengadaan Automatic Identification System (AIS) di seluruh Indonesia. AIS merupakan sistem otomatis yang digunakan oleh kapal dan sistem pengawasan lalu lintas kapal (Vessel Traffic Services atau VTS) untuk memberikan informasi yang aman dan cerdas mengenai lalu lintas maritim.

Saat ini, belum seluruh kawasan perairan Indonesia dilengkapi dengan sistem AIS. Dengan adanya sistem ini, pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia dapat dilakukan dengan lebih akurat, sehingga jumlah kapal yang bergerak dan jumlah barang yang terkena pajak dapat dihitung dengan lebih tepat.

Potensi Ekonomi Transportasi Laut di Indonesia

Menhub menyadari bahwa pelaku usaha jasa angkutan laut memiliki jumlah yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak mengherankan mengingat perairan di Indonesia mencapai 2/3 dari luas wilayah negara. Dengan banyaknya jumlah perusahaan jasa, ekonomi Indonesia terus bertumbuh dan berkembang.

Advertisement