Pegiat dan Praktisi Logistik Dukung Sertifikasi Halal pada Layanan Logistik Komoditi Pangan

Peraturan UU JPH Mendukung Kewajiban Sertifikasi Halal

Pegiat dan praktisi logistik mendukung kewajiban sertifikasi halal pada layanan logistik komoditi makanan dan minuman (pangan) mulai Oktober 2024 mendatang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Proses Sertifikasi Halal Tidak Boleh Memberatkan UMKM

Namun, proses atau birokrasi untuk bisa memenuhi persyaratan sertifikasi halal tersebut tidak boleh memberatkan pelaku usaha di sektor logistik, terutama yang termasuk kategori usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Pelaku logistik nasional mesti siap dalam hal mematuhi regulasi layanan Logistik Halal komoditi Pangan ini. Sebab jika tidak siap, maka kita akan tergerus oleh yang besar-besar itu (multinasional) yang sudah banyak masuk ke Indonesia,” ujar Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto kepada Logistiknews, pada Rabu (26/6/2024).

Perlunya Keringanan Bagi UMKM

Mahendra Rianto berharap bahwa UMKM diberikan keringanan dalam hal ini. Pemerintah diharapkan memberikan bantuan atau subsidi kepada UMKM agar dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Sebagai ilustrasi, di beberapa negara seperti Jepang, Thailand, dan Malaysia, meskipun belum ada regulasi resmi mengenai ‘Layanan Halal’ dari pemerintah, implementasinya sudah berjalan dengan baik. Di Jepang, sudah ada Halal Tourism, sedangkan di Thailand terdapat Halal Hub Logistik, dan Malaysia memiliki Halal Logistik untuk layanan Timur Tengah. Meskipun layanan tersebut belum diwajibkan melalui undang-undang, namun dapat dijalankan karena melihat potensi pasar dan permintaan yang terus tumbuh.

Melihat fenomena ini, ALI meyakini bahwa jika Indonesia mengimplementasikan hal yang sama untuk layanan logistik halal komoditi pangan, maka potensi pasar lokal maupun global dapat diraih, terutama karena Indonesia memiliki banyak ekspor komoditi pangan.

Advertisement

Komitmen Pemerintah Diperlukan

Mahendra Rianto menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah berlaku selama 10 tahun terakhir, namun belum optimal dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berupa ketegasan dari pemerintah dalam mengawasi implementasinya. Investor juga menanyakan standar implementasi kebijakan tersebut.

“Pemerintah juga perlu menyosialisasikan secara masif tentang pentingnya produk halal dan layanan logistik halal pangan. Lembaga yang ditugasi mengawasinya harus adil dalam implementasinya di lapangan. Selain itu, biaya untuk memperoleh sertifikasi halal bagi perusahaan logistik nasional harus terjangkau,” papar Mahendra.

Integrasi dalam Rantai Pasok

Mahendra Rianto menjelaskan bahwa dalam rantai pasok layanan komoditi halal di sektor logistik, semua proses terintegrasi mulai dari hulu ke hilir, termasuk proses produksi, kemasan, pergudangan, dan transportasi.

Kewajiban Sertifikasi Halal pada Layanan Logistik Mulai Oktober 2024

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) menyatakan bahwa kegiatan jasa logistik yang berhubungan dengan komoditi makanan dan minuman (pangan) wajib tersertifikasi halal mulai Oktober 2024. Direktur Utama LPPOM-MUI, Muti Arintawati, menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman, tetapi juga pada bahan baku, bahan penolong, dan kemasan yang kontak langsung dengan makanan tersebut. Bahkan, jasa logistik yang mendistribusikan bahan pangan juga harus tersertifikasi halal.

Jasa logistik termasuk dalam kategori yang wajib melakukan sertifikasi halal karena menjadi bagian dari rantai pasok suatu barang. Kewajiban ini telah diamanatkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.