Jurus Pelabuhan Priok, Pacu Akselerasi Kinerja Logistik

Komitmen manajemen Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dalam mengefisiensikan dan melakukan percepatan layanan logistik di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu, tidak perlu diragukan lagi.

Sejumlah langkah strategis yakni perbaikan infrastruktur maupun suprastruktur, juga telah dilakukan guna mendukung program Pemerintah RI dalam mengakselerasi National Logistik Ecosistem (NLE) sebagaimana yang tertuang dalam Inpres 5/2020.

Adi Sugiri, sejak menjabat sebagai Executive General Manager (EGM) Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, pada medio Maret 2023 – langsung tancap gas berkolaborasi dengan stakeholders maupun asosiasi pengguna jasa terkait dalam rangka menginventarisir permasalahan dan mencarikan solusi demi lebih memajukan kinerja pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam satu kesempatan wawancara dengan Logistiknews.id, Adi Sugiri diruang kerjanya pernah mengemukakan bahwa akselerasi kinerja pelabuhan Tanjung Priok yang dilakukan sebagai salah satu upaya yang output-nya sesuai dengan harapan Manajemen Pelindo Group, Customer/ Pengguna Jasa, hingga Program percepatan NLE sesuai dengan rekomendasi Stranas PK.

Optimalisasi Angkutan KA

Adi Sugiri mengatakan optimalisasi pemanfaatan angkutan petikemas melalui KA pelabuhan Tanjung Priok tersebut akan meningkatan aksesibilitas Pelabuhan Tanjung Priok sehingga berdampak positif melancarkan pengiriman barang dari dan ke pelabuhan.

Pasalnya, kelancaran pengiriman barang melalui moda KA juga berimbas terhadap efisiensi biaya logistik serta mengurangi tingkat kemacetan lantaran memindahkan sebagian pengiriman dari/ke pelabuhan yang selama ini menggunakan jalan raya.

Advertisement

Selain itu, imbuhnya, Pelabuhan Tanjung Priok juga akan merealisasikan akses langsung dari kawasan eks Inggom yang terletak di jalan Martadinata untuk bisa terintegrasi dengan kawasan pelabuhan Tanjung Priok sesuai dengan rencana induk pelabuhan (RIP).

“Dengan akses itu, nantinya trucking yang hendak masuk melalui Pos 1 Priok tidak perlu lagi melintasi jalan arteri eksisting (Jln Martadinata),” ucap Adi Sugiri.

Disisi lain, Manajemen Pelindo Regional 2 Tanjung Priok juga telah memiliki strategi rekayasa lalu lintas untuk menghindari terjadinya kemacetan arus trucking di dalam pelabuhan yang berkordinasi langsung dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas (KSOP) Tanjung Priok maupun Polres KP3 Tanjung Priok, serta melibatkan stakeholders lainnya.

Revitalisasi eks JICT 2

Upaya memungsikan kembali atau reaktivasi fasilitas eks terminal 2 JICT, juga menjadi perhatian tersendiri manajemen Pelindo Regional 2 Tanjung Priok.

Sebagaimana diketahui, rencana merevitaliasasi fasilitas eks terminal 2-Jakarta International Container Terminal (JICT-2) di kawasan pabean pelabuhan Tanjung Priok, juga pernah diungkapkan Dirut PT Pelindo Arif Suhartono beberapa waktu lalu.

Revitalisasi fasilitas tersebut yakni dengan melakukan perbaikan container yard serta pendalaman kolam dermaga eks JICT-2 dari sebelumnya -9 meter low water spring (LWs) menjadi -12 meter LWs.

Advertisement

Adi Sugiri juga menyampaikan, bahwa manajemen regional 2 Tanjung Priok akan terus meningkatkan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa (customer) di pelabuhan.

“Kepuasan layanan bagi customer menjadi parameter kami untuk selalu meningkatkan performance terbaik di lapangan,” ucapnya.

Auto Gate di Pos 12

Program teranyar yang berhasil di eksekusi manajemen PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, adalah menerapkan autogate system di pos 12 yang terletak di Jalan Sindang Laut, mulai 1 juli 2024.

Adapun penerapan auto gate system di sejumlah pintu masuk pelabuhan tersibuk di Indonesia itu telah dilakukan sejak 2019 sebagai bagian dari program penataan pelabuhan yang berkelanjutan.

Program penataan pelabuhan Tanjung Priok yang berkesinambungan itu juga sejalan dengan amanat instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

“Sebelum penerapannya, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok telah aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh stakeholder dan Perusahaan yang menggunakan akses jalan pos 12,” ucap Adi Sugiri.

Advertisement

Dia mengatakan, sebelum pelaksanaan autogate system, PT Pelindo juga telah melakukan berbagai investasi terkait infrastruktur yang ada di Pelabuhan, diantaranya jalan akses yang berada di pos 12 yang telah sangat baik untuk dilalui.

“Dengan penerapan autogate system ini diharapkan dapat memperlancar arus barang masuk dan keluar Pelabuhan, serta mencegah adanya pungli. Hal ini dikarenakan tidak adanya lagi transaksi manual atau cash di pintu masuk Pelabuhan,” paparnya.

Kini, para pengguna jasa dapat menggunakan kartu elektronik bersaldo untuk masuk ke Pelabuhan dan bagi karyawan juga bisa menggunakan id karyawan yang berbasis kartu elektronik sebagai akses masuk gate pos 12 itu.

Apresiasi

Capaian Perbaikan Kinerja Pelabuhan Tanjung Priok, juga mendapat apresiasi.

Bahkan, The Container Port Performance Index (CPPI) 2023 oleh World Bank Group bersama S&P Global Market Intelligence baru-baru ini merilis bahwa, Pelabuhan Tanjung Priok yang mencapai posisi 23 peringkat global pelabuhan kontainer.

Pencapaian ini sangat luar biasa karena pada tahun 2022 Pelabuhan itu di peringkat 281. Pelabuhan Tanjung Priok kini berada pada peringkat ketiga di kawasan ASEAN setelah Pelabuhan Tanjung Pelepas Malaysia dan Singapore.

Advertisement

Rilis itu juga mencatat peringkat beberapa pelabuhan laut utama lainnya di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak peringkat 101, Pelabuhan Tanjung Emas peringkat 150, dan Pelabuhan Belawan peringkat 308.

INSA Apresiasi Pembangunan Pelabuhan Batang

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3, langsung tancap gas dalam pembangunan Pelabuhan Batang usai Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) diresmikan Presiden beberapa waktu lalu.

Hal ini sebagai upaya mewujudkan ekosistem kawasan industri yang saling terintegrasi di kawasan KITB.

Pembangunan Pelabuhan Batang dimulai pada bulan Juni 2024 yang dimulai dengan pekerjaan persiapan dan pembangunan causeway yang mencapai progres 6%, pembangunan nantinya akan segera dilanjutkan dengan pekerjaan trestle dan dermaga.

Direncanakan Pelabuhan Batang ini akan memiliki Panjang dermaga pada tahap awal sepanjang 150 meter dengan kedalaman -5 meter LWS.

Senior Manajer Hukum dan Humas Pelindo Regional 3, Karlinda Sari mengatakan, Pembangunan pelabuhan di KITB ini sejalan dengan program Pelindo dalam mengintegrasikan antara pelabuhan dengan kawasan industri.

Advertisement

“Dengan akses langsung yang terhubung dengan pelabuhan, KITB ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok serta mempercepat proses pengiriman barang yang akan menjadi daya tarik bagi para investor,” ucapnya melalui keterangan resmi yang diterima redaksi, Rabu (7/8/2024).

Dia mengatakan, Pelindo juga optimis dengan dukungan semua pihak baik dari pemerintah daerah, Kementerian dan stakeholder lain pekerjaan pembangunan ini sesuai rencana yaitu selesei Maret 2025.

“Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, kami akan mengoptimalkan pembangunan Pelabuhan Batang sesuai waktu yang direncanakan, komitmen kami adalah menghadirkan pelabuhan dengan layanan kepelabuhan prima untuk menunjang ekosistem KITB”, ucap Karlinda.

Respon INSA

Pelabuhan Batang diproyeksikan mampu melayani kapal jenis tongkang dan general cargo dengan bobot 6.000-7.000 DWT dan panjang kapal maksimal 135 meter serta Volume cargo setiap kunjungan berada pada kisaran 6.500-7.000 ton.

Para pengusaha pelayaran juga merespon positif hal itu. Menurut Ketua DPC Indonesia National Shipowners Association (INSA) Semarang, Hari Ratmoko, pelayaran nasional mendukung dibangunnya Pelabuhan Batang untuk menunjang lalu lintas barang dan kapal di kawasan tersebut.

Dia mengatakan, penugasan dari Pemerintah kepada Pelindo dalam membangun pelabuhan di KITB adalah keputusan tepat.

Advertisement

Apalagi, imbuhnya, Pelindo sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memenuhi harapan Pemerintah dalam rangka menghadirkan konektivitas laut bagi industri di KITB.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan penugasan kepada Pelindo dalam menunjang ekosistem industri dan logistik di KITB dengan membangun pelabuhan di Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB.

Pelindo nantinya akan menawarkan layanan jasa kepelabuhanan antara lain pelayanan kapal, bongkar muat dan penumpukan barang serta jasa kepelabuhanan terkait lainnya.

Sejumlah pengguna potensialnya pun sudah mulai melirik layanan yang ditawarkan Pelindo diantaranya para perusahaan yang menjadi tenant di KITB seperti perusahaan sepatu, perusahaan kaca, perusahaan pipa plastik, hingga perusahaan gas industri.

Comply Sertifikasi ‘Halal Logistik’, Agar Gratis

Pelaku usaha truk logistik yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonenesia (APTRINDO), keberatan atas sejumlah biaya-biaya yang muncul dalam kepengurusan comply sertifikasi ‘Halal Logistik’.

Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengemukakan, banyak perusahaan trucking logistik anggotanya yang justru mengeluhkan beban biaya tersebut, padahal sertifikasi halal logistik merupakan regulasi yang dimandatorikan oleh Pemerintah.

Advertisement

“Kami menerima laporan banyak anggota kami yang keberatan karena biaya pengurusan sertifikasi halal logistik cukup mahal hingga jutaan rupiah. Karena itu, kami mendesak agar biaya-biaya semacam itu ditiadakan atau digratiskan supaya program sertifikasi halal termasuk untuk perusahaan truk logistik sebagai jasa kegiatan pengangkutan dan pendistribusian-nya bisa mensupport,” ujar Gemilang Tarigan kepada Logistiknews.id, pada Rabu (7/8/2024).

Gemilang menyatakan hal itu mengingat semakin dekatnya sertifikasi logistik halal yang akan berlaku mulai 17 Oktober 2024.

Lantaran, kata dia, kini sertifikasi terkait logistik halal itu tidak hanya bagi perusahaan penyedia jasa terkait logistik (yang berhubungan dengan distribusinya), namun juga bagi perusahaan manufaktur/pengolahan, ritel, restoran, dan lain-lain.

“Pengusaha truk telah banyak terbebani dengan kewajiban sertifikasi, sebut saja sertifikasi kompetensi Pengemudi, Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Keselamatan (SMK) dan lain-lain. Nah, makanya kami sangat keberatan kalau perusahaan truk dibebani lagi biaya untuk sertifikasi halal logistik. Kalau gratis oke,” ungkap Gemilang.

Sebagaimana diketahui, kehalalan suatu produk telah diatur dalam beberapa regulasi terutama UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 6/2023 tentang Penetapan Perpu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, dan PP No. 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, sementara proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Advertisement

Kehalalan mencakup halal produk dan proses produknya, termasuk proses-proses logistiknya yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sendiri atau yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penyedia terkait jasa logistiknya.

Adapun PP No. 39/2021 mengatur penahapan kewajiban bersertifikat halal berbeda-beda antar produk. Penahapan bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan pada 17 Oktober 2019-17 Oktober 2024.

Implementasi aturan itu, melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan LPH.

BPJH merupakan salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama (Kemenag) RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan LPH merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan Produk termasuk penugasan terhadap auditor halal.

Berikut ini komponen biaya permohonan Sertifikat Halal untuk Barang dan Jasa (per Sertifikat):
1. Permohonan Sertifikat Halal:
a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp300.000
b. Usaha Menengah: Rp5.000.000
c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp12.500.000

Advertisement

2. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal:
a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp200.000
b. Usaha Menengah: Rp2.400.000
c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp5.000.000

3. Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri: Rp800.000

Berikut Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk Oleh Lembaga Pemeriksa Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil:
1. Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana: Rp350.000
2. Pangan olahan: Rp350.000
3. Obat: Rp350.000
4. Kosmetik: Rp350.000
5. Barang Gunaan: Rp350.000
6. Jasa: Rp350.000
7. Restoran/Katering/Kantin: Rp350.000
8. Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan: Rp350.000

Berikut Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal Untuk Pelaku Usaha Menengah, Besar Dan/Atau Luar Negeri:
1. Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana: Rp3.000.000
2. Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial Rp6.468.750
3. Flavour dan Fragrance: Rp7.652.500
4. Produk Rekayasa Genetika Rp5.412.500
5. Obat, kosmetik, produk biologi Rp5.900.000
6. Vaksin Rp21.125.000
7. Gelatin Rp7.912.000
8. Barang Gunaan, Kemasan Rp3.937.000
9. Jasa: Rp5.275.000
10. Restoran/ Katering/Kantin Rp3.687.500
11. Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan Rp3.937.000

Ikut Pembahasan

Gemilang menegaskan, Aptrindo juga telah melakukan rapat pembahasan dengan stakeholders terkait melalui daring pada Selasa (7/8/2024) sehubungan dengan implementasi logistik halal tersebut.

“Pada intinya, dalam pembahasan itu, Aptrindo menegaskan agar sertifikasi logistik halal terhadap usaha trucking tidak berbayar,” tegas Ketum DPP Aptrindo.

Advertisement